Buku ini disusun dengan mengambil perspektif pembangunan sosial sebagai titik tolak pembahasannya. Buku ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pertama, sekumpulan tulisan yang membahas pengertian atau terminologi pembangunan. Apa sesungguhnya makna pembangunan, model-model dan strategi-strategi yang diterapkan di banyak negara di dunia ini, tentu saja termasuk penerapannya di Indonesia, polemik-polemik yang terjadi dan kelemahan kelemahan yang ada. Pada bagian ini terutama sekali ditekankan pada seberapa jauh model dan strategi pembangunan itu secara signifikan
berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan, atau justru menciptakan kesenjangan dengan mengkonsentrasikan kantong-kantong kemiskinan. Bagian kedua merupakan bagian tersulit dalam keseluruhan penyusunan buku ini, karena berisi implikasi dan realitas pembangunan sosial yang dilaksanakan di Indonesia pada kurun waktu Orde Baru. Ketika Orde Baru memulai strategi pembangunannya, dihadapkan pada kenyataan besarnya angka kemiskinan dengan pendapatan per kapita yang rendah, sehingga bab pertama pada bagian ini dimulai dengan pemikiran terhadap perlunya strateqi pembangunan sosial Indonesia. Masalah kemiskinan, karakterisnk dan kebijakan pengentasannya, termasuk program penanganan dampak krisis ekonomi, yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS), sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dibahas dalam bagian kedua ini. Selain itu, bagian kedua dari buku ini juga membahas dua program pembangunan yang penting bagi masyarakat, yaitu program pendidikan dan kesehatan. Pemilihan kedua bidang ini, tidak berarti bahwa bidang-bidang lain tidak penting untuk dibahas, namun keterbatasan sebuah buku memaksa kami untuk memilih topik yang relevan sekaligus signifikan. Bagian ketiga buku ini bersifat gagasan, yang memaparkan strategi pembangunan apa dan bagaimana yang diperlukan Indonesia. Pilihan jatuh pada perlunya pengembangan ekonomi kerakyatan. Pilihan ini bukannya tanpa alasan, karena sekurang-kurangnya, penempatan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mengisyaratkan
adanya partisipasi rakyat sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan itu semata-mata ditujukan pada peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan kita. Paling tidak, harapannya adalah bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan mengisyaratkan dipenuhinya pemerataan, baik kesempatan akses yang sama ataupun redistribusi pendapatan nasional. lnilah sesungguhnya esensi dari pembangunan sosial yang akan dikembangkan itu.