Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi UU Kehutanan telah berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan tata kelola yang baik. Pembahasan mencakup efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan, evaluasi peraturan pelaksana, pengawasan izin pemanfaatan hasil hutan, serta peran kelembagaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan. Kajian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.