Dokumen ini mengkaji tantangan dalam pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Meskipun telah ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Perpres No. 3/2016 dan dibentuknya Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT), pelaksanaan pengembangan kawasan ini menghadapi hambatan serius, terutama konflik lahan dengan masyarakat adat. Sengketa tanah adat yang telah berlangsung turun-temurun menjadi penghalang utama dalam pembangunan infrastruktur wisata, seperti akses jalan dan zona otoritatif. Kurangnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memperburuk resistensi terhadap program pemerintah.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2020 mengungkap bahwa sebagian besar lahan yang dikuasai BPODT masih dalam sengketa atau belum sepenuhnya dibebaskan. Upaya pemberian kompensasi kepada masyarakat adat juga tidak berjalan efektif karena ketidaksesuaian nilai ganti rugi. Dokumen ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara BPODT, pemerintah daerah, dan masyarakat adat, serta perlunya transparansi dan partisipasi aktif dalam setiap tahap pengembangan. Pendekatan berbasis hak dan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Danau Toba.