Dokumen ini mengkaji komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan layanan air minum layak di Indonesia, dengan fokus studi kasus di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun RPJMN 2020–2024 menargetkan 100% akses air minum layak, capaian di Kalimantan Tengah masih tergolong rendah, yaitu 77,01% pada tahun 2022. Padahal provinsi ini memiliki potensi sumber daya air yang besar, termasuk 11 sungai utama. Kajian ini menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi, seperti pencemaran sungai akibat aktivitas tambang dan perkebunan, minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa untuk sektor air minum.
Selain itu, aspek regulasi dan perencanaan juga menjadi kendala, di mana dokumen strategis seperti Jakstrada dan RISPAM belum tersedia atau belum dijadikan acuan dalam penganggaran. Pemeriksaan BPK RI menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan Perumdam Palangka Raya, termasuk perencanaan produksi dan distribusi air serta pengendalian kehilangan air. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi V DPR RI mendorong koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, penyusunan roadmap air minum, serta regulasi pendukung agar target universal access dapat tercapai secara berkelanjutan dan inklusif.