Dokumen ini mengulas pelaksanaan dan tantangan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di wilayah Jabodetabek selama masa pandemi COVID-19, khususnya dalam kerangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk bansos sembako, yang kemudian dikonversi menjadi bantuan tunai pada tahun 2021. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai persoalan, termasuk ketidakwajaran harga pengadaan, lemahnya pengawasan, dan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Selain itu, opini BPK atas laporan keuangan Kemensos tahun 2020 menurun akibat temuan belanja bansos yang tidak didukung bukti kewajaran harga.
Perubahan skema menjadi bantuan tunai diharapkan mengurangi risiko penyimpangan, tetapi tantangan tetap muncul, seperti ketepatan sasaran akibat belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), efektivitas pemanfaatan bantuan oleh penerima, serta mekanisme penyaluran yang masih manual dan rawan pungli. Dokumen ini merekomendasikan perbaikan menyeluruh, termasuk digitalisasi penyaluran bansos, sinergi lintas lembaga dalam pemutakhiran data, dan evaluasi menyeluruh atas efektivitas program. Accountability Brief ini menjadi masukan strategis bagi Komisi VIII dalam pengawasan dan perbaikan tata kelola bansos nasional.