Dokumen ini membahas dinamika kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya polemik yang muncul akibat terbitnya Permenaker No. 2/2022. Peraturan ini mengatur bahwa manfaat JHT hanya dapat dicairkan pada usia 56 tahun, kecuali dalam kondisi cacat total tetap atau meninggal dunia. Kebijakan ini memicu penolakan dari kalangan pekerja/buruh karena dinilai tidak responsif terhadap kondisi pandemi COVID-19, di mana banyak pekerja mengalami PHK dan membutuhkan dana JHT untuk bertahan hidup. Pemerintah berargumen bahwa skema baru ini mengembalikan JHT pada fungsi aslinya sebagai jaminan hari tua, sementara kebutuhan jangka pendek telah diakomodasi melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Namun, dokumen ini menunjukkan bahwa program JKP belum sepenuhnya mampu menggantikan manfaat JHT, baik dari sisi cakupan, nilai manfaat, maupun durasi perlindungan. Selain itu, mayoritas klaim JHT justru berasal dari peserta usia produktif dengan saldo kecil, yang menunjukkan bahwa JHT digunakan sebagai dana darurat bukan sebagai tabungan pensiun. Komisi IX DPR RI belum dilibatkan secara memadai dalam proses perumusan kebijakan ini, dan sosialisasi kepada publik juga dinilai kurang. Dokumen ini merekomendasikan revisi kebijakan, pelibatan stakeholder, dan peningkatan transparansi serta literasi sosial agar sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan adil dan efektif.