Dokumen ini mengkaji pelaksanaan Program Literasi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bagian dari strategi nasional transformasi digital. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam empat aspek utama: keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Dengan anggaran Rp1,6 triliun pada tahun 2021, realisasi program hanya mencapai 43,39%. Pelaksanaan dilakukan di 514 kabupaten/kota melalui 12 paket wilayah, namun audit BPK menemukan berbagai kelemahan dalam perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan program, termasuk ketidaksesuaian target peserta, ketidaktertiban kontrak, dan ketidaktepatan metode daring yang tidak relevan dengan pembagian wilayah.
Selain itu, dokumen ini menyoroti kendala akses internet di wilayah 3T yang menghambat efektivitas pelaksanaan program berbasis Zoom. Perubahan indikator kinerja (KPI) tanpa penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, serta ketidaktercapaian target peserta unik, memperkuat temuan bahwa tata kelola program belum optimal. Komisi I DPR RI direkomendasikan untuk mendorong penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih detil, mempercepat pembangunan BTS di wilayah blankspot, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja dan capaian program. Literasi digital yang akuntabel dan inklusif menjadi kunci keberhasilan transformasi digital nasional.