Dokumen ini mengkaji implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai instrumen digital untuk mendukung transparansi dan efektivitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. SIPD terdiri dari tiga modul utama: informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Meskipun SIPD telah digunakan oleh sebagian besar pemerintah daerah, audit BPK menunjukkan bahwa subsistem tertentu belum selesai dibangun dan belum dapat diakses. Selain itu, terdapat dua versi SIPD yang dikembangkan oleh unit berbeda di Kemendagri, yang berpotensi menimbulkan fragmentasi sistem.
Evaluasi menunjukkan bahwa pengembangan SIPD belum mengikuti standar rekayasa perangkat lunak yang baik (SNI ISO/IEC/IEEE 12207:2017), tidak berbasis analisis kebutuhan pengguna, dan belum didukung dokumentasi formal. Akibatnya, sistem belum sepenuhnya sesuai dengan proses bisnis daerah dan belum optimal dalam mendukung integrasi SPBE nasional. Dokumen ini merekomendasikan agar Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pengembangan SIPD, meningkatkan bimbingan teknis bagi SDM daerah, serta memperkuat koordinasi antar OPD untuk menjamin keabsahan dan pemutakhiran data.