Dokumen ini mengkaji peran dan tantangan Bank Tanah sebagai instrumen kebijakan dalam mendukung ekonomi berkeadilan, khususnya di sektor pertanian. Bank Tanah dibentuk berdasarkan UU Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut melalui PP No. 64 Tahun 2021, dengan mandat untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, dan reforma agraria. Meskipun konsep ini terinspirasi dari praktik internasional seperti di Belanda, implementasi di Indonesia masih minim pengaturan teknis, terutama dalam pengembangan tanah untuk sektor pertanian dan pelestarian lingkungan.
Data sensus pertanian menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan yang signifikan, di mana petani kaya menguasai hampir 40% lahan meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding petani gurem dan kecil. Ketimpangan ini juga tercermin dalam alokasi kawasan hutan yang didominasi oleh swasta. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi II DPR RI mendorong Bank Tanah untuk memperkuat fungsi distribusi dan pemeliharaan lahan pertanian, serta menjamin akses yang adil bagi petani kecil. Bank Tanah harus menjadi instrumen aktif dalam mengatasi ketimpangan agraria dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara inklusif.