Dokumen ini mengevaluasi pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) oleh PT Pelni (Persero) dalam penyediaan angkutan laut penumpang kelas ekonomi tahun 2020. PSO merupakan penugasan khusus dari pemerintah kepada BUMN untuk menjamin akses transportasi laut yang terjangkau bagi masyarakat. PT Pelni mengoperasikan 26 kapal penumpang dengan minimal 440 voyage, sebagian besar melayani kelas ekonomi. Namun, audit BPK mengungkap berbagai permasalahan dalam perhitungan kompensasi, pengelolaan SDUM, dan pelaporan pendapatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permenhub.
Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian kontrak dan pembayaran penghasilan tenaga kerja outsourcing senilai lebih dari Rp13 miliar, serta kelalaian dalam pelaporan BPJS dan pengawasan kontrak. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi V DPR RI mendorong revisi regulasi, peningkatan akurasi SDUM, integrasi sistem pencatatan muatan, dan pemberian sanksi kepada pihak yang lalai. Evaluasi ini penting untuk memastikan PSO dijalankan secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik