Dokumen ini mengevaluasi akuntabilitas program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai bagian dari strategi transformative recovery sektor UKM pasca pandemi COVID-19. Program BPUM menyalurkan dana sebesar Rp44,16 triliun kepada 12,8 juta penerima selama 2020–2021. Kementerian Koperasi dan UKM mengklaim telah membangun lima pondasi ekosistem usaha, termasuk sinergi pendataan melalui integrasi NIK, NIB, BPUM, KUR, dan koperasi. Namun, audit BPK mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan validasi data penerima, termasuk duplikasi, ketidaksesuaian kriteria, dan data kependudukan yang tidak padan.
Hasil pemeriksaan menunjukkan ribuan penerima BPUM berstatus ASN/TNI/Polri, bukan pelaku usaha mikro, atau bahkan telah meninggal dunia. Ketidakefisienan ini menunjukkan bahwa sinergi pendataan belum optimal dan perjanjian kerja sama antar kementerian belum terimplementasi secara efektif. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi VI DPR RI mendorong KemenKUKM memperbaiki sistem validasi data, menyusun mekanisme pelaporan yang akurat, dan memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran. Transformative recovery harus berbasis bukti, bukan sekadar optimisme.