Dokumen ini membahas tantangan dan dampak kebijakan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90) dalam rangka transisi menuju BBM ramah lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK, BBM minimal harus memiliki RON 91 untuk memenuhi baku mutu emisi gas buang. Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang masih menggunakan Premium, sementara transisi ke Pertamax (RON 92) dapat menurunkan emisi CO₂ hingga 27%. Namun, konsumsi nasional masih didominasi oleh Premium dan Pertalite, sehingga penghapusan keduanya memerlukan strategi yang matang.
Dokumen ini menguraikan tarik ulur kebijakan sejak 2014, serta tantangan dari sisi pemerintah, masyarakat, dan badan usaha. Penghapusan BBM beroktan rendah berpotensi menimbulkan inflasi, penurunan daya beli, dan gangguan distribusi di wilayah 3T. Infrastruktur kilang yang belum siap dan komunikasi kebijakan yang belum optimal turut menjadi hambatan. Komisi VII DPR RI direkomendasikan untuk mengawal penyusunan peta jalan transisi energi, memperhatikan daya beli masyarakat, dan mendorong strategi komunikasi publik yang transparan dan inklusif.