Naskah ini membahas urgensi penguatan dan penataan organisasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Badan Keahlian, dan pembentukan Inspektorat Utama. Penataan diperlukan akibat penguatan peran DPR pasca-reformasi dan perubahan regulasi (UU No. 27 Tahun 2009) yang menuntut Setjen berfungsi sebagai support system yang efektif. Struktur Setjen yang lama dinilai tidak lagi sesuai, menyebabkan inefisiensi dukungan administratif, teknis, dan keahlian. Masalah utama mencakup kebutuhan mendesak untuk membentuk unit pengawasan internal setingkat eselon I/II (Inspektorat Utama) yang independen, serta mengatasi keterbatasan sumber daya audit internal. Tujuannya adalah mewujudkan sistem pendukung yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mengoptimalkan kinerja DPR RI.