Buku ini merupakan laporan pertanggungjawaban Badan Legislasi DPR RI atas pelaksanaan fungsi legislasi selama periode 2014–2019. Perubahan konstitusi melalui Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 yang mengalihkan kekuasaan pembentukan undang-undang dari Presiden kepada DPR menjadi dasar penguatan peran Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan tetap DPR. Buku ini menguraikan sejarah pembentukan, kedudukan, susunan, tugas, serta struktur pendukung Badan Legislasi, termasuk mekanisme kerja dan regulasi yang melandasinya.
Pembahasan utama meliputi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), harmonisasi dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif DPR, serta pembahasan RUU bersama pemerintah. Selain itu, buku ini memaparkan kegiatan kunjungan kerja, sosialisasi undang-undang, pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU, serta penerimaan kunjungan tamu sebagai bentuk pelibatan publik. Evaluasi kinerja menunjukkan capaian harmonisasi terhadap 39 RUU, pembahasan 10 RUU prioritas, dan penyusunan sejumlah Peraturan DPR RI, disertai identifikasi kendala seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan waktu legislasi, dan minimnya diseminasi regulasi.
Sebagai penutup, buku ini memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan proses legislasi ke depan, termasuk penguatan manajemen Prolegnas, penetapan batas waktu harmonisasi, peningkatan kualitas naskah akademik, serta pengaturan baku pemantauan UU. Dengan demikian, buku ini menjadi referensi penting bagi pengembangan sistem legislasi nasional yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif.