Dokumen ini mengevaluasi akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam mendukung penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar pada September 2022. BLT BBM ditujukan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp12,4 triliun. Pemerintah menggunakan New DTKS sebagai basis data, yang diharapkan lebih akurat dan partisipatif melalui mekanisme usulan mandiri dan pemantauan publik. Namun, audit BPK menunjukkan berbagai kelemahan dalam validasi data, termasuk inclusion error dan data tidak padan.
Temuan mencakup penerima bansos yang telah meninggal, ASN/TNI/Polri, direktur perusahaan, hingga data ganda dan NIK tidak valid. Permasalahan ini diperparah oleh belum tersedianya panduan verifikasi dan validasi yang jelas, rendahnya komitmen anggaran dari Pemda, serta kekurangan SDM dan sarana prasarana. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi VIII DPR RI mendorong Kemensos menyusun regulasi teknis, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan menetapkan anggaran wajib bagi pengelolaan DTKS di daerah. Validitas data menjadi kunci agar BLT BBM tepat sasaran dan mendukung pemulihan daya beli masyarakat.