Kajian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam mengatur penyelenggaraan kepariwisataan nasional, khususnya dalam aspek kelembagaan, perizinan, promosi pariwisata, perlindungan wisatawan, serta peran pemerintah dan pelaku usaha. Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta menilai tantangan baru seperti pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, dan digitalisasi sektor wisata. Hasil kajian menunjukkan perlunya revisi dan penyesuaian kebijakan untuk memperkuat daya saing destinasi pariwisata Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan.