Buku ini merupakan laporan evaluasi kinerja Badan Legislasi DPR RI selama periode 2004–2009, yang berperan sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional sesuai amanat perubahan UUD 1945. Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 mengalihkan kekuasaan pembentukan undang-undang dari Presiden kepada DPR, sehingga menuntut penguatan kelembagaan dan fungsi legislasi DPR melalui Badan Legislasi.
Isi buku mencakup sejarah pembentukan, kedudukan, susunan, tugas, dan struktur pendukung Badan Legislasi, serta peran strategisnya dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), harmonisasi dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU), serta penyusunan RUU usul inisiatif DPR. Prolegnas 2005–2009 menetapkan 284 RUU, namun hanya 193 RUU yang berhasil disahkan (96 inisiatif DPR dan 97 inisiatif pemerintah). Buku ini juga mengulas visi, misi, arah kebijakan Prolegnas, kendala yang dihadapi seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan waktu legislasi, duplikasi RUU, serta minimnya partisipasi publik.
Selain itu, dibahas mekanisme harmonisasi RUU, kunjungan kerja dan studi banding untuk memperkaya masukan, serta penerimaan kunjungan tamu sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dan kerja sama internasional. Evaluasi ini menekankan pentingnya perbaikan sistem legislasi melalui penguatan manajemen Prolegnas, penetapan batas waktu harmonisasi, peningkatan kualitas naskah akademik, dan pengaturan baku pemantauan UU. Buku ini menjadi referensi penting bagi pengembangan legislasi nasional yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif.