Dokumen ini mengkaji kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan mandat baru sebagai penjamin polis asuransi, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Penugasan ini muncul sebagai respons atas berbagai kasus gagal bayar klaim asuransi seperti Jiwasraya dan Wanaartha Life. LPS memiliki waktu lima tahun untuk mempersiapkan sistem, SDM, dan regulasi yang mendukung implementasi Program Penjaminan Polis (PPP), dengan target operasional penuh pada tahun 2028.
Evaluasi kesiapan LPS mencakup aspek pengembangan sistem informasi, pengelolaan dana penjaminan, dan pemisahan dana premi antara asuransi konvensional dan syariah. Temuan BPK menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengadaan jasa konsultansi IT dan optimalisasi pendapatan premi. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi XI DPR RI mendorong LPS menyusun Blueprint IT baru yang mengakomodasi PPP, menyampaikan laporan progres secara berkala, dan memastikan pengembangan sistem berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.