Buku ini membahas berbagai tantangan dan permasalahan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia pasca tahun 2001. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kemiskinan, namun dalam praktiknya muncul persoalan ketergantungan fiskal, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kapasitas daerah. Studi kasus Kota Cimahi menunjukkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah baru, dengan ketergantungan tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, buku ini mengulas kebijakan sektor kesehatan di Kabupaten Pandeglang, termasuk mekanisme pembiayaan Puskesmas, program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin), serta efektivitas subsidi kesehatan. Temuan menunjukkan keterbatasan anggaran, rendahnya pemanfaatan kartu sehat, dan kendala distribusi subsidi. Kajian juga mencakup kebijakan subsidi pupuk dan dampaknya terhadap produktivitas padi, evaluasi program Raskin, pembiayaan pendidikan dasar melalui program BBS, serta analisis kesejahteraan guru sekolah dasar.
Secara keseluruhan, buku ini menyoroti bahwa meskipun otonomi daerah memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan, implementasinya masih menghadapi masalah struktural, keterbatasan anggaran, dan lemahnya tata kelola. Rekomendasi diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, transparansi distribusi subsidi, serta peningkatan efektivitas program sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.