Dokumen ini mengulas ketidakjelasan pembangunan Gedung Kantor Pusat OJK (Indonesia Financial Center/IdFC) di Lot 1 SCBD Jakarta Selatan. Meskipun telah dilakukan MoU dan PKS antara OJK dan Kementerian Keuangan sejak 2019 dengan skema Bangun Guna Serah (BGS), hingga 2022 belum ada kemajuan signifikan. OJK telah menganggarkan Rp5,59 triliun untuk pembangunan dan mengeluarkan Rp45,59 miliar untuk jasa konsultansi, namun hasil audit BPK menunjukkan ketidakpastian dalam kelanjutan proyek, baik dari sisi skema kerja sama maupun persetujuan anggaran oleh DPR.
Permasalahan utama mencakup belum adanya tindak lanjut atas addendum MoU dan PKS yang menyarankan pembatalan proyek, belum diperolehnya persetujuan DPR atas anggaran pembangunan, serta pencatatan akuntansi yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi XI DPR RI mendorong OJK dan Kemenkeu untuk segera mengkaji alternatif penyediaan gedung, melakukan reklasifikasi atas aset dalam penyelesaian dan uang muka, serta menyampaikan laporan kajian komprehensif kepada DPR untuk pengambilan keputusan yang akuntabel.