Dokumen ini mengkaji peran strategis Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam mendukung pendanaan perubahan iklim di Indonesia, seiring komitmen nasional terhadap Paris Agreement dan target pengurangan emisi dalam dokumen NDCs. Dengan kebutuhan pendanaan iklim mencapai Rp4.180 triliun hingga 2030, BPDLH menjadi instrumen penting untuk menjembatani gap pendanaan melalui pengelolaan dana REDD+, dana bergulir kehutanan, Pooling Fund Bencana, dan skema perdagangan karbon. Namun, efektivitas BPDLH masih menghadapi tantangan kelembagaan, teknis, dan tata kelola.
Permasalahan utama mencakup rendahnya penyaluran dana bergulir (hanya 3,1% dari target), belum optimalnya pelibatan multipihak dalam program REDD+, serta temuan BPK terkait pengelolaan dana bergulir yang berisiko tidak tertagih dan tidak tepat sasaran. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi XI DPR RI meningkatkan pengawasan dan dukungan terhadap BPDLH, mendorong penguatan kelembagaan dan SDM, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi audit untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pendanaan iklim nasional.