Dokumen ini mengkaji efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan mandat perlindungan konsumen keuangan, sebagaimana diperkuat dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Meskipun OJK memiliki kewenangan pengawasan terintegrasi atas seluruh sektor jasa keuangan, temuan BPK menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) masih belum optimal. Tingkat kepatuhan PUJK dalam menyampaikan laporan pengaduan konsumen terus menurun, dan OJK belum menagih denda keterlambatan secara sistematis.
Selain itu, sistem pelaporan SiPEDULI belum terintegrasi dengan APPK dan tidak dilakukan pemutakhiran data, sehingga menyulitkan pengawasan. Koordinasi antar departemen dalam pengenaan sanksi juga belum memiliki mekanisme yang jelas. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi XI DPR RI mendorong OJK untuk menegakkan sanksi, memperbarui sistem informasi, meningkatkan koordinasi internal, dan memperkuat fungsi pengawasan agar perlindungan konsumen keuangan dapat berjalan efektif dan akuntabel.