Dokumen ini mengevaluasi pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang merupakan sensus ketujuh sejak kemerdekaan. SP2020 menggunakan metode kombinasi antara data administrasi kependudukan (adminduk) dari Kemendagri dan pencacahan tradisional berbasis teknologi (CAWI, CAPI, PAPI). Meskipun SP2020 bertujuan menyediakan parameter demografi dan memetakan kesiapan penduduk menghadapi era industri 4.0, hasil audit BPK menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum efektif dan outputnya tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Permasalahan utama mencakup tidak adanya pedoman pengolahan data dasar, tujuan SP2020 yang tidak terukur, perubahan perencanaan tanpa mitigasi risiko, penggunaan instrumen yang tidak sesuai, serta pelaksanaan SP Online yang tidak optimal. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi XI DPR RI mendorong BPS untuk menyusun pedoman teknis yang jelas, merevisi Network Planning, melakukan kajian terhadap SP Online, dan memastikan kesesuaian dengan rekomendasi internasional agar hasil sensus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perencanaan pembangunan.