Dokumen ini mengulas efektivitas publikasi data hasil Survei Ubinan Tanaman Pangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menjadi dasar perencanaan kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Survei ini mencakup komoditas strategis seperti padi dan palawija, dan bertujuan menghasilkan data produktivitas serta indikator pendukung lainnya. Meskipun capaian kinerja Direktorat STPHP BPS tahun 2020 tergolong tinggi, audit BPK menemukan sejumlah kelemahan dalam publikasi data, baik dari segi kontinuitas maupun konsistensi antar wilayah.
Permasalahan utama meliputi tidak dipublikasikannya hasil survei secara nasional setiap tahun, serta perbedaan angka dan format antara publikasi BPS pusat dan daerah. Ketidakteraturan ini menghambat akses terhadap data yang akurat dan seragam, serta menurunkan kepercayaan pengguna data. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi XI DPR RI mendorong BPS menetapkan ketentuan publikasi yang menjamin keseragaman dan keterbukaan data survei tanaman pangan di tingkat pusat dan daerah, demi mendukung kebijakan pangan yang berbasis bukti.