Dokumen ini mengkaji ketidakterpaduan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kegiatan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional tahun 2021. Meskipun PP No. 17 Tahun 2017 telah mengatur sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, audit BPK menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan BUN belum tercakup dalam RKP. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara Bappenas dan Kemenkeu, serta belum adanya mekanisme pengintegrasian yang jelas dalam regulasi.
Permasalahan mencakup tidak adanya tagging Prioritas Nasional (PN) dalam sistem informasi penganggaran, tidak dijabarkannya kontribusi BUN terhadap proyek strategis, dan tidak tersedianya rincian anggaran BUN dalam RAPBN. Akibatnya, RKP tidak sepenuhnya mencerminkan rencana pembangunan nasional, dan APBN tidak dapat dibandingkan secara utuh dengan RKP. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi XI DPR RI mendorong Bappenas dan Kemenkeu menyusun kajian dan menetapkan mekanisme integrasi kegiatan BUN ke dalam RKP dan Surat Bersama Pagu Indikatif.