Dokumen ini membahas tantangan pengelolaan nilai manfaat dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menghadapi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023. Dengan kuota jemaah yang meningkat dan biaya Bipih yang diusulkan mencapai Rp69,19 juta, terdapat kekhawatiran bahwa nilai manfaat yang digunakan untuk subsidi akan habis pada 2025. Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI akhirnya menyepakati skema pembiayaan 55,3% Bipih dan 44,7% nilai manfaat, namun keberlanjutan keuangan haji tetap menjadi perhatian utama.
Dokumen ini mengidentifikasi dua faktor utama yang mempengaruhi optimalisasi nilai manfaat: stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan alokasi penempatan investasi. Investasi BPKH masih didominasi oleh instrumen fixed income seperti SBSN, dengan imbal hasil yang relatif rendah. Dibandingkan dengan strategi Tabungan Haji Malaysia yang lebih agresif dalam investasi saham, BPKH dinilai perlu melakukan diversifikasi dan mitigasi risiko nilai tukar. Rekomendasi mencakup perubahan alokasi investasi, penempatan pada emas, peningkatan setoran awal, dan penyesuaian skema Bipih secara bertahap.