Dokumen ini mengulas tantangan pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024. Program ini diluncurkan oleh BPJPH Kementerian Agama sebagai layanan berbasis self-declare bagi pelaku UMK, dengan biaya ditanggung oleh APBN/APBD atau fasilitator. Meskipun konsumsi produk halal di Indonesia sangat tinggi dan potensi industri halal besar, realisasi sertifikasi halal masih rendah, dengan hanya sekitar 1% UMKM yang tersertifikasi hingga 2022.
Tantangan utama mencakup keterbatasan anggaran, jumlah dan kompetensi pendamping PPH, minimnya LPH terakreditasi, kesulitan akses layanan digital Sihalal, serta rendahnya kesadaran pelaku UMK terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dokumen ini merekomendasikan peningkatan fasilitator, pelatihan pendamping, perluasan layanan hingga kabupaten/kota, kampanye nasional, dan penetapan sanksi administratif. Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat mendorong langkah-langkah strategis agar Indonesia dapat menjadi pusat industri halal dunia.