Dwikirana, Sekar Aditya and Lestari, Ayu Setya (2023) Meninjau Peran Pengawasan Pemerintah terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Accountability Brief.
Policy Brief_Komisi VIII_Umroh.pdf - Published Version
Download (713kB) | Preview
Abstract
Dokumen ini mengkaji efektivitas pengawasan Kementerian Agama terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di tengah meningkatnya permintaan umroh pasca pandemi. Dengan lebih dari 2.000 PPIU terdaftar dan lonjakan jemaah, kasus penipuan oleh agen travel umroh kembali marak, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Meskipun Kemenag telah menerbitkan regulasi dan mengembangkan sistem SIMPU, pengawasan terhadap PPIU masih menghadapi berbagai tantangan.
Permasalahan utama mencakup rendahnya tingkat akreditasi PPIU, kurangnya sosialisasi regulasi, belum adanya mekanisme monitoring berkelanjutan terhadap PPIU berbiaya rendah, serta tidak adanya hotline pengaduan yang responsif. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi VIII DPR RI mendorong Kemenag mempercepat proses akreditasi, memperbarui regulasi BPIU, memperkuat sistem pengaduan, dan meningkatkan transparansi informasi publik agar perlindungan jemaah umroh dapat terjamin secara optimal.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | 200 – Agama > 290 Agama lainnya > 297 Agama Islam, Bab-isme dan keyakinan Bahai 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 351 Administrasi publik 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik |
| Divisions: | Badan Keahlian > Pusat Analisis Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan Negara Deputi Bidang Persidangan > Biro Persidangan I > Bagian Sekretariat Komisi VIII |
| Depositing User: | Ikhsan Dwitama Putera |
| Date Deposited: | 15 Dec 2025 03:49 |
| Last Modified: | 15 Dec 2025 03:49 |
| URI: | https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/387 |
