Dokumen ini mengkaji tantangan penyediaan dan pembiayaan perumahan di Indonesia, yang meskipun telah dijamin dalam konstitusi dan RPJMN 2020–2024, masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sebesar 12,75 juta unit. Program pembiayaan seperti FLPP, BP2BT, dan Tapera belum sepenuhnya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, menengah tanggung, dan tidak tetap. Rasio KPR terhadap PDB Indonesia masih rendah, dan pasar pembiayaan primer-sekunder belum mapan. Selain itu, kasus perumahan mangkrak dan ketidakadilan kontrak antara pengembang dan konsumen menunjukkan lemahnya perlindungan hukum.
Permasalahan utama mencakup pengawasan pemerintah yang belum efektif, regulasi perlindungan konsumen yang belum memadai, skema pembiayaan yang tidak inklusif, dan kendala pengembang dalam rantai pasok dan perizinan. Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi V DPR RI mendorong KemenPUPR memperluas skema pembiayaan yang menjamin keamanan transaksi, menyusun regulasi perlindungan konsumen, mengintegrasikan data lintas instansi, dan mengoptimalkan peran lembaga keuangan dalam pembiayaan perumahan.