Dokumen ini mengkaji hambatan perizinan dan pembebasan lahan dalam sektor hulu migas yang berkontribusi terhadap penurunan produksi minyak nasional. Meskipun Kementerian ESDM telah menyusun roadmap menuju produksi 1 juta barel per hari pada 2030 dan meluncurkan layanan One Door Service Policy (ODSP), proses perizinan masih tersebar di 17 instansi dan menghadapi tumpang tindih lahan, terutama di kawasan hutan konservasi dan produksi. Selain itu, pembebasan lahan milik swasta dan BUMN juga menghadapi kendala birokrasi dan status kepemilikan yang kompleks.
Audit BPK menunjukkan kelemahan dalam SDM, SOP, anggaran, sistem informasi, pengamanan aset, dan monitoring evaluasi. Sistem ODSP belum optimal, dan sistem SPF belum mendukung proses evaluasi dan sertifikasi secara terintegrasi. Komisi VII DPR RI direkomendasikan untuk mendorong SKK Migas memperbaiki tata kelola perizinan dan pembebasan lahan melalui penguatan SDM, sistem informasi, dan sinergi lintas instansi, termasuk intensifikasi koordinasi dengan pemerintah daerah yang memegang sebagian besar kewenangan perizinan.