Dokumen ini mengkaji hambatan dalam implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai instrumen utama perizinan berusaha di Indonesia. Meskipun OSS-RBA diharapkan mempercepat proses perizinan dan meningkatkan iklim investasi, audit BPK dan laporan Ombudsman menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi OSS belum optimal. Salah satu isu utama adalah rendahnya penggunaan protokol komunikasi antar Satgas OSS melalui platform Workplace by Facebook, dengan 96,4% akun tidak aktif pada 2020. Ketidaksiapan daerah dan tumpang tindih regulasi juga memperburuk efektivitas sistem.
Dokumen ini merekomendasikan agar Komisi VI DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap OSS-RBA, termasuk penyempurnaan perangkat hukum dan teknologi, serta peningkatan koordinasi pusat-daerah. Tanpa perbaikan, OSS-RBA berisiko menjadi sarana obral investasi yang tidak sehat dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penguatan sistem dan pemanfaatan forum nasional menjadi kunci untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.