Dokumen ini membahas dinamika kebijakan impor gula di Indonesia, yang meskipun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan menjaga stabilitas harga, justru menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar dunia. Dengan kebutuhan nasional mencapai 6 juta ton dan produksi domestik hanya sekitar 2,2 juta ton per tahun, pemerintah mengandalkan skema Persetujuan Impor (PI) melalui fasilitas KITE dan Kawasan Berikat. Namun, audit BPK dan data dari ITC menunjukkan bahwa realisasi impor gula mentah (GKM) mendominasi dan terus meningkat, sementara konsumsi rumah tangga justru menurun.
Dokumen ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap alokasi PI, termasuk kelebihan kuota dan potensi penyalahgunaan fasilitas fiskal. Ketidakhadiran pengawasan Kementerian Perdagangan atas distribusi hasil produksi gula impor berisiko merusak pasar gula lokal dan menurunkan harga jual petani. Komisi VI DPR RI disarankan untuk mendorong transparansi dan strategi peningkatan produksi gula nasional melalui PTPN III, serta pembenahan tata niaga dan distribusi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.