Dokumen ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dan didukung oleh lembaga khusus seperti BNN, tren kasus narkotika terus meningkat, dengan prevalensi penyalahgunaan mencapai 1,95% pada 2021. Kajian ini menggunakan pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dan menemukan bahwa ketiga unsur tersebut belum berjalan optimal.
Permasalahan utama mencakup belum jelasnya definisi penyalahguna dalam UU, overkapasitas lapas, belum diatur zat psikoaktif baru, lemahnya integritas aparat hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat di daerah rawan narkoba. Dokumen ini merekomendasikan revisi UU narkotika, pendekatan rehabilitatif berbasis asesmen terpadu, perbaikan prosedur penindakan, pemberatan pidana bagi aparat terlibat, serta edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pelaporan kasus narkotika.