Dokumen ini mengevaluasi efektivitas implementasi kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi berbasis e-RDKK. Meskipun kartu tani dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi pupuk, hasil audit BPK dan data lapangan menunjukkan berbagai kendala, seperti kelebihan cetak kartu, distribusi yang belum merata, mesin EDC yang tidak sesuai dengan pengecer resmi, serta tagihan subsidi yang tidak dapat direkonsiliasi. Hanya sekitar 25% kartu tani yang telah digunakan dari total yang didistribusikan.
Permasalahan teknis dan non-teknis, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, dan ketidaksesuaian data, turut menghambat efektivitas kartu tani. Dokumen ini merekomendasikan perbaikan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Himbara, peningkatan infrastruktur dan SDM, serta kebijakan wajib penggunaan kartu tani secara bertahap. Dalam jangka panjang, kartu tani diharapkan menjadi fondasi sistem data pertanian nasional yang terintegrasi dan akurat.