Dokumen ini mengkaji permasalahan berulang dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, ditemukan bahwa pencatatan masih dilakukan secara manual, pemanfaatan aplikasi SINERGI belum optimal, dan pengamanan fisik barang rampasan belum memadai. Selain itu, terdapat kasus pemanfaatan barang rampasan oleh pihak lain serta lemahnya pemisahan fungsi pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan.
Untuk mengatasi hal tersebut, dokumen ini merekomendasikan penyusunan pedoman teknis yang baku, peningkatan integrasi sistem informasi, dan penguatan pengawasan internal. Dengan pengelolaan yang lebih akuntabel dan sistematis, benda sitaan dan barang rampasan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara dan mencegah potensi penyalahgunaan aset hasil tindak pidana korupsi.