Dokumen ini mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng sebagai komoditas kebutuhan pokok. Meskipun telah dilakukan lima perubahan kebijakan dalam tiga bulan pertama tahun 2022, kelangkaan tetap terjadi dan harga belum stabil. Faktor penyebab meliputi ketergantungan pada harga CPO, distribusi yang belum normal, dan ketidakefisienan kebijakan satu harga serta subsidi yang tidak tepat sasaran.
Dokumen ini merekomendasikan penguatan pengawasan distribusi, konsistensi kebijakan, dan koordinasi lintas lembaga untuk menindak pelanggaran. Pengawasan DPR RI terhadap jalur distribusi dan efektivitas subsidi menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng, terutama bagi masyarakat umum dan pelaku usaha mikro.