Dokumen ini mengkaji pengelolaan guru honorer di tengah rencana penghapusan status tenaga honorer pada tahun 2023 sesuai amanat UU ASN dan PP Manajemen PPPK. Kajian ini menyoroti ketimpangan status dan hak antara guru PNS dan honorer, serta peran vital guru honorer dalam mengisi kekosongan formasi di daerah, terutama pada mata pelajaran strategis. Dengan 35% guru nasional berstatus honorer, penghapusan tanpa solusi berpotensi mengganggu layanan pendidikan.
Kajian ini merekomendasikan perbaikan tata kelola SDM pendidikan melalui perencanaan kebutuhan yang akurat, penempatan berbasis kompetensi, dan evaluasi kinerja yang terstandar. Pemerintah perlu memastikan transisi yang adil dan terukur menuju skema PPPK, serta mempertimbangkan dampak sosial dan operasional jika penghapusan dilakukan tanpa kesiapan sistemik.