Buku ini membahas peran strategis Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam pengelolaan aset negara di lingkungan DPR RI sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban publik. Disusun oleh H. Makmur Abdurachim (2019), buku ini menguraikan sejarah pembangunan Gedung DPR RI, struktur organisasi pengelolaan BMN, serta kebijakan dan strategi pengelolaan aset sesuai prinsip good governance. Pembahasan mencakup: Sejarah dan kondisi fisik aset DPR RI, termasuk Gedung Nusantara I–V, rumah jabatan anggota (Kalibata, Ulujami), Wisma Griya Sabha Kopo, serta fasilitas pendukung. Tugas dan fungsi Biro BMN: penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara. Visi, misi, dan sasaran strategis 2016–2019: mewujudkan pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pengelolaan gedung, instalasi, dan rumah jabatan. Kebijakan dan strategi: efisiensi pengelolaan sarana-prasarana, penyusunan SOP, dan penerapan sistem informasi BMN. Permasalahan dan tantangan: keterbatasan anggaran, resistensi publik terhadap pembangunan gedung baru, basis data infrastruktur yang minim, serta overkapasitas Gedung Nusantara I. Upaya optimalisasi: serapan anggaran >90%, perawatan sarana-prasarana, dan pengembangan masterplan gedung parlemen modern melalui sayembara desain (2015). Rencana pengembangan: pembangunan Gedung Nusantara IA (30 lantai), poliklinik, dan Alun-Alun Demokrasi dengan estimasi biaya Rp2,3 triliun. SDM dan anggaran: 304 personel (2018) dan anggaran tahunan Rp290–547 miliar. Buku ini menjadi referensi penting bagi pengelolaan aset negara secara profesional, mendukung kinerja DPR RI, serta memberikan gambaran komprehensif tentang tata kelola BMN di lembaga legislatif.