Buku ini mengkaji peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui mekanisme legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya pasca-reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusional menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, menggeser posisinya dari sekadar rubber stamp menjadi aktor aktif dalam sistem check and balances terhadap eksekutif. Pembahasan buku mencakup lima isu utama: 1. Proses legislasi di DPR dan implikasi UU No. 27/2009 yang memperkuat fungsi DPR, melibatkan DPD, memperjelas peran alat kelengkapan, serta menegaskan hak-hak DPR (interpelasi, angket, menyatakan pendapat). 2. Rancang bangun kementerian negara berdasarkan UU No. 39/2008, yang diarahkan untuk efisiensi birokrasi, pembatasan jumlah kementerian maksimal 34, dan penguatan tata kelola pemerintahan. 3. Perubahan UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta dampaknya terhadap pendapatan daerah dan otonomi fiskal. 4. Revisi UU Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi UU No. 32/2009, yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, penguatan instrumen pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan. 5. Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui UU No. 2/2009, sebagai upaya mendorong ekspor nonmigas dan daya saing nasional. Secara teoritis, buku ini menggunakan kerangka model inkremental Lindblom untuk menjelaskan dinamika pengambilan keputusan politik yang cenderung bertahap dan kompromistis. Analisis menunjukkan bahwa meskipun terjadi penguatan prosedural dan legitimasi hukum, praktik legislasi masih sarat dengan kompromi politik dan keterbatasan inovasi. Buku ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan representasi publik dalam setiap tahapan kebijakan, serta implikasinya terhadap demokratisasi, efisiensi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.