Buku ini memuat ketentuan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal serta Badan Keahlian DPR RI yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 dan perubahannya (Nomor 2 Tahun 2016), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014). Tujuan utama penataan ini adalah memperkuat dukungan keahlian dan menata kembali dukungan teknis serta administrasi bagi DPR RI.
Struktur organisasi terdiri atas:

Sekretariat Jenderal dengan tiga unsur utama: Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, dan Inspektorat Utama, dilengkapi Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Pusat Data dan Informasi.
Badan Keahlian DPR RI yang berfungsi memberikan dukungan keahlian melalui lima pusat kajian (perancangan undang-undang, pemantauan pelaksanaan UU, kajian anggaran, kajian akuntabilitas keuangan negara, dan penelitian).
Unit Pelaksana Teknis dan Staf Khusus Pimpinan DPR RI sebagai pendukung operasional.

Dokumen ini juga merinci tugas, fungsi, dan susunan unit kerja hingga tingkat subbagian, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, protokol, persidangan, kerja sama antarparlemen, pemberitaan, serta pengawasan internal. Penataan ini diharapkan menciptakan sistem pendukung DPR RI yang efektif, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.