Membangun kebijakan ekonomi yang membangun daya saing tidaklah mudah, meski suatu negara mempunyai "jam terbang" yang cukup untuk menjadikan kebijakan ekonominya menjadi kebijakan yang mengungkit [leverage) daya saing negara. Salah satu masalah paling kritis adalah bahwa hampir semua kebijkan ekonomi yang dirumuskan dan ditetapkan senantiasa berkenaan dengan kebijakan ekonomi makro yang cenderung streril terhap kebijakan ekonomi mikro. Tanri Abeng pernah bertutur, suatu hari di tahun 1996 ia bertemu dengan Paul Krugman, Guru Besar Ekonomi MIX AS, dan menanyakan tentang prediksi perekonomian Indonesia masa depan. Jawabannya, ekonomi Indonesia secara makro baik, tetapi yang menjadi masalah adalah mikronya; yaitu kebijakan yang memajukan sektor korporasi atau pelaku bisnisnya. Akibatnya, dapat diketahui bersama, pada tahun 1998 ekonomi Indonesia terpuruk. Keterpurukan itu, pertama- tama bukan karena nilai tukar Rupiah, tetapi sebelumnya ada pelaku-pelaku ekonomi yang tidak sehat karena menggantungkan kepada kekuasaan yang mensyaratkan kemampuan manajemen lobi, dan bukan pada pasar yang karenanya memerlukan manajemen profesional. Singapura relatif aman dari krisis karena mereka mahfum bagaimana berbisnis dengan profesional. Dus, kebijakan ekonomi yang mengarahkan perilaku profesional korporasi menjadi masalah kita di tahun 1996. Bagaimana dengan hari ini? Krisis memberikan pelajaran yang keras kepada para pelaku bisnis, baik BUMN, swasta, dan koperasi. Mereka benar-benar mempersiapkan diri sebagai korporasi yang profesional. Masalahnya, justru kebijakan ekonomi kita yang belum pro kepada pembangunan pelaku bisnis nasional yang kuat dan kebijakan yang mendorong perekonomian menjadi lebih adaptif dan pro aktif terhadap peluang ekonomi global. Kebijakan ekonomi yang mengarahkan perilaku korporasi masih terserak dalam kepingan- kepingan yang belum menggambarkan kekuatan kedayasaingan nasional. Kumpulan tulisan yang disunting oleh Dr. Riant Nugroho ini menggambarkan kepingan- kepingan kebijakan yang masih tertinggal dari konteks kedayasaingannya.