Buku ini memuat ketentuan, struktur, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas DPR RI. Landasan hukum penyusunan organisasi ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019), Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020, serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021. Tujuan utama penataan organisasi adalah menciptakan Sekretariat Jenderal yang profesional, modern, dan adaptif terhadap reformasi birokrasi.
Struktur organisasi terdiri atas Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, Inspektorat Utama, serta unit pendukung berupa Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pusat Teknologi Informasi. Setiap unit memiliki tugas dan fungsi spesifik, meliputi dukungan persidangan, administrasi, keahlian, pengawasan internal, pengelolaan SDM, keuangan, teknologi informasi, serta layanan umum. Penataan ini juga mengatur jabatan fungsional, staf khusus pimpinan DPR RI, tata kerja berbasis akuntabilitas, serta mekanisme pengangkatan pejabat sesuai eselonisasi.
Dokumen ini menekankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit, penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional, serta penguatan tata kelola organisasi. Dengan total 7 unit organisasi dan lebih dari 200 posisi eselon, struktur ini dirancang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang DPR RI secara efektif, efisien, dan akuntabel.