Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Penegakan Hukum di Laut merupakan kajian hukum dan kebijakan yang membahas batasan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penegakan hukum di wilayah laut. Kajian ini mengulas kerangka regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kelautan, serta aturan sektoral terkait pengawasan dan penegakan hukum di perairan. Dokumen ini menyoroti isu tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga penegak hukum seperti TNI AL, Polri, dan KKP. Selain itu, kajian ini mengidentifikasi tantangan operasional, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan harmonisasi regulasi untuk memastikan efektivitas pengelolaan laut. Dengan analisis komprehensif, dokumen ini memberikan rekomendasi kebijakan guna memperjelas kewenangan daerah, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum di laut secara terpadu dan berkelanjutan.