Buku ini mengkaji secara mendalam dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama krisis multidimensi yang berlangsung sejak 1997. Krisis tersebut tidak hanya memicu kontraksi ekonomi, tetapi juga memperluas mandat APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah ketidakstabilan politik, keamanan, dan hukum. Analisis difokuskan pada lima fungsi strategis APBN: penyediaan barang publik, redistribusi pendapatan, pelaksanaan otonomi daerah, penjaminan dana pihak ketiga di perbankan, dan pemenuhan kewajiban luar negeri.
Pembahasan mencakup dampak kebijakan moneter dan perbankan terhadap APBN, termasuk kenaikan suku bunga SBI, disintermediasi perbankan, serta penurunan drastis kredit riil. Buku ini juga mengulas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), program rekapitalisasi perbankan, dan kredit program yang dialihkan ke BUMN, yang semuanya menambah beban APBN melalui penerbitan obligasi pemerintah. Selain itu, dibahas tren defisit anggaran dari 1997 hingga 2001, strategi pembiayaan melalui utang luar negeri, privatisasi BUMN, dan penjualan aset BPPN.
Analisis kinerja BUMN menunjukkan rendahnya profitabilitas (ROA, ROI, ROE) dan tingginya rasio utang terhadap ekuitas (DER), yang berdampak pada kontribusi laba BUMN terhadap penerimaan negara. Buku ini menyoroti implikasi kebijakan fiskal, tekanan pengeluaran rutin (gaji, subsidi, bunga utang), serta tantangan desentralisasi fiskal pasca-otonomi daerah. Rekomendasi diarahkan pada penguatan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability), reformasi perpajakan, efisiensi pengeluaran, dan transparansi pengelolaan utang untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.