Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Jawa Barat, menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Tujuan utama penyusunan RUU ini adalah untuk memperbarui dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Barat agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengakomodasi karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Kajian dalam naskah ini mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta analisis terhadap teori negara kesatuan, otonomi daerah, dan desentralisasi. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU Pemerintahan Daerah, UU Keuangan Daerah, UU Desa, UU Kebudayaan, dan UU Penataan Ruang. Naskah ini juga membahas kondisi geografis, demografis, potensi ekonomi, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat, seperti disharmonisasi kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta perlunya penguatan koordinasi dan inovasi daerah.
RUU ini diarahkan untuk menetapkan cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik Provinsi Jawa Barat, serta menyesuaikan dengan sistem pemerintahan daerah yang berlaku. Dengan pembentukan undang-undang baru, diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.