Dokumen ini merupakan kajian mendalam mengenai akuntabilitas tata kelola sektor minerba berdasarkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap PT Freeport Indonesia, yaitu pemeriksaan atas Kontrak Karya tahun 2013–2015 serta pemeriksaan dalam LKPP 2018 mengenai kebijakan tarif Bea Keluar ekspor konsentrat tembaga. Kajian menemukan bahwa pembuangan limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia selama 28 tahun mengakibatkan perubahan ekosistem dan hilangnya jasa lingkungan senilai Rp185 triliun, yang diperparah oleh lemahnya pengawasan pemerintah dan ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan dengan AMDAL serta regulasi teknis. Selain itu, kajian menyoroti adanya ketidakkonsistenan penerapan tarif Bea Keluar berdasarkan Nota Kesepahaman yang berbeda dengan PMK 13/2017, sehingga menimbulkan potensi perlakuan tidak sama dan menghambat tujuan hilirisasi minerba. Analisis ini menekankan perlunya penguatan pengawasan, penegakan regulasi, keselarasan kebijakan, serta percepatan pembangunan smelter demi keberlanjutan pengelolaan sumber daya mineral.