Dokumen ini merupakan kajian mendalam mengenai akuntabilitas Dana Keistimewaan DIY yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sejak 2013 untuk mendukung lima kewenangan istimewa Yogyakarta: tata cara pengisian jabatan gubernur–wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Kajian ini menganalisis perkembangan alokasi, serapan fisik dan keuangan, komposisi belanja per urusan, capaian pelaksanaan, serta permasalahan yang diidentifikasi dalam LHP BPK sepanjang periode 2013–2018. Hasil kajian menunjukkan bahwa serapan Dana Keistimewaan terus membaik, dengan proporsi terbesar pada urusan kebudayaan dan tata ruang. Meskipun capaian IPM dan pertumbuhan ekonomi DIY meningkat, tingkat kemiskinan dan ketimpangan tetap tinggi sehingga menunjukkan perlunya penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Temuan BPK terkait pengadaan, kekurangan volume, serta pengelolaan pertanahan juga menjadi sorotan penting. Kajian ini memberi rekomendasi terkait koordinasi pusat–daerah, penajaman grand design, peningkatan transparansi, dan perbaikan mekanisme evaluasi outcome Dana Keistimewaan.