Dokumen ini mengkaji berbagai alternatif kebijakan untuk merealisasikan aspirasi pembangunan daerah pemilihan melalui mekanisme penganggaran nasional. Kajian dimulai dari analisis praktik earmark dan pork barrel di berbagai negara (AS, India, Filipina, Kenya), kemudian menelaah gagasan Program Aspirasi Masyarakat dan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang berkembang di DPR RI sejak 2009 hingga 2016. Studi ini menjelaskan dinamika perdebatan, tantangan regulasi, serta alasan penolakan pemerintah terhadap mekanisme dana aspirasi. Analisis utama memberikan desain kebijakan ideal UP2DP berbasis keseimbangan legislatif–eksekutif, struktur penganggaran melalui pembentukan Ditjen Pembangunan Dapil, mekanisme perencanaan–penganggaran, format dokumen elektronik (e-P2DP), dan peran Rumah Aspirasi dalam pengawasan. Dokumen ini menegaskan urgensi instrumen yang akuntabel, transparan, dan selaras dengan sistem perencanaan nasional agar aspirasi konstituen dapat diwujudkan tanpa melanggar prinsip tata kelola keuangan negara.