Naskah Akademik Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI (2023) membahas penyusunan perubahan ketiga atas Persekjen No. 6/2021 sebagai tindak lanjut program nasional penyederhanaan birokrasi. Dokumen ini menganalisis dasar hukum, kondisi organisasi, dan usulan penataan tugas serta fungsi, terutama pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat serta Bagian Administrasi Keuangan. Penataan difokuskan pada penghapusan eselon IV dan penguatan jabatan fungsional seperti Analis Hukum dan Analis Keuangan untuk menciptakan struktur yang lebih ramping, profesional, responsif, dan adaptif terhadap era digital pemerintahan.