Buku ini mengkaji fenomena munculnya peraturan daerah (perda) bernuansa syariat sebagai dampak otonomi daerah di Indonesia, yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun dalam praktiknya melahirkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Penulis menyoroti perda yang mengatur moralitas, pelarangan pelacuran, kewajiban berbusana muslim, dan larangan khalwat, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak perempuan. Analisis diawali dengan pemetaan perkembangan perda syariat di berbagai daerah, data Komnas Perempuan yang mencatat ratusan kebijakan diskriminatif, serta faktor pendorong seperti politik identitas, lemahnya sensitivitas gender, dan kepentingan politik lokal. Buku ini mengungkap dampak sosial berupa pembatasan ruang gerak, kriminalisasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus salah tangkap dan pemaksaan aturan berpakaian. Dalam perspektif feminist legal theory, hukum dipandang tidak netral, sarat nilai patriarki, dan mengabaikan pengalaman perempuan. Penulis menggunakan pendekatan feminisme radikal untuk menunjukkan bahwa perda syariat mereproduksi kontrol patriarki atas tubuh dan seksualitas perempuan. Kajian ini menegaskan bahwa perda semacam itu bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, serta konvensi internasional seperti CEDAW. Sebagai solusi, buku ini menawarkan pedoman penyusunan perda berperspektif gender yang mengacu pada prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan partisipasi publik, serta menekankan kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kesimpulannya, otonomi daerah tidak boleh menjadi legitimasi bagi kebijakan yang merugikan perempuan; regulasi harus menjamin hak konstitusional, keadilan, dan pluralisme.